Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Bebas Aktif dan Tak Berpihak pada Blok Kekuatan Dunia

Jakarta, 16 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak akan bergabung dengan blok kekuatan tertentu di tengah dinamika geopolitik dunia. Prinsip tersebut menurut Prabowo merupakan warisan para pendiri bangsa yang harus dipertahankan karena memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional. Indonesia memilih untuk tidak terikat pada aliansi militer tertentu, tetapi tetap aktif membangun kerja sama ekonomi, diplomasi, perdamaian, dan hubungan internasional. Sikap tersebut juga memungkinkan pemerintah berkomunikasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan maupun orientasi politik berbeda. Prabowo menilai hubungan internasional Indonesia harus diarahkan pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga perdamaian. Karena itu, kedekatan dengan satu negara tidak berarti Indonesia mengambil posisi berlawanan dengan negara lainnya.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia ingin membangun persahabatan dengan sebanyak mungkin negara. Pendekatan tersebut menjadi dasar ketika pemerintah menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat, China, Rusia, negara-negara Eropa, maupun berbagai negara berkembang. Pemerintah juga terus berpartisipasi dalam sejumlah forum internasional seperti G20, ASEAN, APEC, Organisasi Kerja Sama Islam, dan BRICS. Keanggotaan Indonesia dalam berbagai forum tersebut tidak dipandang sebagai bentuk keberpihakan terhadap satu kekuatan tertentu. Sebaliknya, Indonesia berupaya memanfaatkan berbagai forum untuk memperluas kerja sama dan memperjuangkan kepentingan nasional. Posisi nonblok juga memberi ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan ekonomi dengan berbagai mitra secara lebih fleksibel.

Prinsip bebas aktif memiliki dua unsur yang menjadi dasar diplomasi Indonesia. Bebas berarti Indonesia memiliki keleluasaan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional tanpa terikat secara otomatis pada kekuatan tertentu. Sementara aktif berarti Indonesia tidak hanya menjadi pengamat terhadap perkembangan internasional, tetapi berupaya berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan dunia. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui diplomasi, kerja sama pembangunan, bantuan kemanusiaan, maupun dukungan terhadap penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah juga berupaya mempertahankan komunikasi dengan berbagai pihak meskipun terdapat perbedaan pandangan. Kebijakan itu dinilai semakin relevan ketika persaingan antarnegara besar semakin kuat.

Prabowo sebelumnya juga menegaskan Indonesia tidak ingin bergabung dengan pakta militer mana pun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan independensi Indonesia ketika menghadapi konflik atau persaingan geopolitik. Pemerintah ingin memiliki kemampuan menentukan sikap berdasarkan kondisi setiap persoalan tanpa kewajiban mengikuti keputusan suatu aliansi. Namun, posisi tersebut tidak berarti Indonesia menutup kerja sama pertahanan dengan negara lain. Indonesia tetap dapat menjalankan latihan bersama, pendidikan militer, pengadaan peralatan, maupun dialog pertahanan selama dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. Kerja sama tersebut ditempatkan dalam kerangka hubungan bilateral dan bukan keterikatan terhadap sebuah blok militer.

Kebijakan nonblok juga terlihat dari pendekatan Indonesia dalam membangun hubungan dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia. Pemerintah membuka peluang investasi dan perdagangan dengan negara Barat sekaligus memperluas kerja sama dengan negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lainnya. Diversifikasi mitra dipandang penting agar perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada satu negara atau kawasan. Kondisi geopolitik dapat memengaruhi rantai pasok, perdagangan, harga energi, serta arus investasi sehingga Indonesia membutuhkan hubungan yang luas. Semakin banyak mitra yang dapat diajak bekerja sama, semakin besar ruang bagi pemerintah untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional. Pendekatan tersebut juga memberikan pilihan lebih luas dalam memperoleh teknologi dan investasi.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan bebas aktif diterapkan dalam hubungan internasional. Pemerintah menempatkan keterlibatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama dengan negara berkembang dan memperkuat posisi Indonesia dalam tata ekonomi global. Pada saat yang sama, hubungan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan berbagai mitra tradisional tetap dipertahankan. Indonesia tidak menempatkan kerja sama tersebut sebagai pilihan yang saling meniadakan. Pemerintah justru berupaya membangun hubungan dengan seluruh pihak selama memberikan manfaat dan tetap menghormati kepentingan nasional. Pendekatan ini memungkinkan diplomasi Indonesia bergerak melalui berbagai forum secara bersamaan.

Situasi internasional yang semakin kompleks membuat kebijakan tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Konflik di berbagai kawasan, persaingan perdagangan, perubahan rantai pasok, serta kompetisi teknologi dapat meningkatkan tekanan terhadap negara yang memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan sekaligus. Indonesia perlu menjaga keseimbangan agar keputusan ekonomi maupun diplomatik tidak dipersepsikan sebagai keberpihakan otomatis kepada salah satu pihak. Konsistensi menjadi penting karena kebijakan bebas aktif membutuhkan kemampuan mempertahankan posisi ketika terdapat tekanan dari luar. Diplomasi juga harus memastikan setiap kerja sama memiliki manfaat konkret bagi kepentingan nasional. Pemerintah karena itu perlu terus menjelaskan posisi Indonesia kepada berbagai mitra internasional.

Prabowo menempatkan persahabatan dengan sebanyak mungkin negara sebagai modal penting dalam menghadapi ketidakpastian dunia. Hubungan yang luas dapat membuka peluang kerja sama perdagangan, investasi, pangan, energi, pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Indonesia juga memiliki kepentingan menjaga stabilitas kawasan karena konflik dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional meskipun terjadi jauh dari wilayah Indonesia. Gangguan perdagangan internasional dapat meningkatkan biaya logistik dan memengaruhi harga berbagai komoditas. Karena itu, keterlibatan aktif dalam diplomasi perdamaian memiliki hubungan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Kebijakan luar negeri tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarpemerintah, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di dalam negeri.

Penegasan Prabowo mengenai politik luar negeri bebas aktif menunjukkan pemerintah ingin mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara yang dapat bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa terikat pada satu blok. Prinsip tersebut menjadi dasar ketika Indonesia menghadapi persaingan geopolitik sekaligus memperluas hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Pemerintah tetap membuka komunikasi dengan negara Barat, Rusia, China, maupun berbagai negara berkembang sambil mempertahankan independensi dalam menentukan kebijakan. Posisi nonblok juga diharapkan memberikan ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran konstruktif dalam mendorong dialog dan perdamaian. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, konsistensi terhadap prinsip bebas aktif menjadi salah satu instrumen Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan hubungan internasional akan terus diarahkan pada kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat sekaligus mempertahankan kedaulatan dalam menentukan sikap.