Jakarta, 19 November 2026 – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Pertahanan Negara. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah dan lembaga legislatif mengenai kebutuhan pembaruan regulasi di sektor pertahanan nasional. Pembahasan revisi undang-undang dinilai penting seiring berkembangnya tantangan keamanan, perubahan teknologi militer, serta kebutuhan penguatan sistem pertahanan negara. Pemerintah dan DPR memiliki peran strategis dalam memastikan setiap perubahan aturan dapat mendukung kesiapan pertahanan Indonesia tanpa mengabaikan prinsip konstitusional. Rencana tersebut juga membuka ruang pembahasan mengenai bagaimana kebijakan pertahanan dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis nasional maupun internasional.

Sjafrie menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah berlaku selama 24 tahun tanpa mengalami penyempurnaan menyeluruh. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pertahanan nasional saat ini. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Undang-Undang TNI yang telah melalui proses revisi, sehingga pembaruan aturan pertahanan negara dinilai perlu mendapatkan perhatian. Sjafrie menyampaikan bahwa kedatangannya menemui Dasco bertujuan menyampaikan gagasan penyempurnaan regulasi sekaligus meminta pandangan pimpinan DPR. Usulan tersebut mendapat tanggapan positif dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan.

Salah satu materi utama yang ingin dimasukkan dalam revisi adalah penegasan strategi pertahanan Indonesia yang mengedepankan konsep defensif aktif. Sjafrie menjelaskan bahwa strategi tersebut berorientasi pada perlindungan wilayah teritorial dan kepentingan nasional tanpa memiliki tujuan melakukan serangan terhadap negara lain. Menurutnya, konsep pertahanan tersebut belum dicantumkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pertahanan Negara yang berlaku saat ini. Karena itu, pemerintah ingin merumuskan ketentuan yang lebih jelas agar arah kebijakan pertahanan memiliki landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasional. Penegasan strategi defensif aktif juga diharapkan memberikan kepastian mengenai prinsip penggunaan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie juga berkoordinasi dengan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengenai langkah penyusunan revisi undang-undang. Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR berencana membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga ahli untuk merumuskan materi perubahan regulasi. Sjafrie menargetkan konsep revisi dapat diselesaikan pada akhir 2026 sehingga proses pembahasan perubahan undang-undang bisa dilakukan pada 2027. Utut menyambut gagasan tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kesiapan negara dalam menghadapi tantangan pertahanan yang terus berkembang. Ia juga menegaskan bahwa arah penyempurnaan regulasi tetap berlandaskan konsep pertahanan yang tidak bersifat ofensif terhadap negara lain.

Selain membahas perubahan regulasi, Sjafrie menyinggung pentingnya pengawasan DPR terhadap berbagai program pertahanan yang sedang dijalankan pemerintah. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang direncanakan menjangkau 514 kabupaten di Indonesia. Sjafrie menegaskan bahwa pengembangan satuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melakukan militerisasi daerah, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan konstitusi. Di tengah berkembangnya isu politik mengenai calon wakil presiden, Sjafrie juga membantah bahwa pertemuannya dengan Dasco membahas persoalan tersebut. Ia memastikan pembicaraan hanya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan, terutama penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan Negara dan penguatan koordinasi bersama DPR.