Megawati Kembali Ungkit Pengalaman Penyadapan Saat Menyoroti Kasus Listyo Sigit

Jakarta, 9 November 2026 – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung pengalaman pribadinya terkait dugaan penyadapan ketika membahas polemik yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo. Presiden kelima Republik Indonesia tersebut mengingatkan bahwa dirinya pernah secara terbuka menyampaikan pernyataan mengenai dugaan penyadapan komunikasi pribadi. Pengalaman itu kembali diangkat sebagai bagian dari pandangannya terhadap pentingnya perlindungan privasi dan kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan negara. Megawati menilai persoalan penyadapan tidak boleh dianggap sebagai masalah sederhana karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Pernyataannya turut menambah perhatian publik terhadap polemik yang berkembang di lingkungan politik dan penegakan hukum nasional.

Megawati mengungkit kembali ucapannya yang pernah menyatakan bahwa dirinya mengalami penyadapan. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian dari pengalaman politiknya ketika menghadapi berbagai dinamika pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara. Dalam pandangannya, komunikasi pribadi merupakan hak yang harus dilindungi, termasuk ketika seseorang menduduki jabatan publik atau terlibat dalam aktivitas politik. Ia mengingatkan bahwa tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang berlaku. Pengalaman masa lalu tersebut dijadikan pengingat bahwa persoalan penyadapan perlu ditangani secara serius dan tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik.

Sorotan terhadap kasus yang dikaitkan dengan Listyo Sigit muncul di tengah berkembangnya tuduhan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pernyataan dan informasi yang beredar memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang diduga terlibat serta tujuan kegiatan tersebut. Meski demikian, tuduhan terhadap seseorang harus dibedakan dari fakta yang telah dibuktikan melalui proses hukum. Penyebutan nama Listyo Sigit dalam polemik tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ia melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan. Karena itu, pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi menjadi hal penting agar persoalan tidak berkembang menjadi kesimpulan yang menyesatkan.

Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), Megawati menjelaskan alasan dirinya memilih tidak menggunakan telepon seluler. Ia mengaku sering mendapat pertanyaan mengenai kebiasaannya tersebut, terutama setelah isu penyadapan kembali menjadi perhatian masyarakat. Megawati menegaskan bahwa keputusan tidak memiliki ponsel berkaitan dengan pengalaman yang menurut pengakuannya pernah dialami. Ia bahkan mengingatkan bahwa pernyataan mengenai dugaan penyadapan terhadap dirinya bukan pertama kali disampaikan kepada publik. Pengakuan itu kembali menjadi sorotan setelah kepolisian mengumumkan perkembangan penyidikan perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi.

Megawati juga mengingatkan bahwa dirinya pernah menyampaikan pandangan mengenai perlunya pergantian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, pandangan tersebut tidak muncul karena rasa iri, kebencian, ataupun persoalan pribadi terhadap Listyo. Ia menyebut terdapat pertimbangan mengenai aturan dan ketentuan yang menjadi dasar sikapnya saat itu. Meski demikian, Megawati tidak menjelaskan secara terperinci ketentuan yang dimaksud dalam pidatonya. Pernyataan tersebut kembali mendapat perhatian karena disampaikan ketika Listyo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidikan juga mencakup dugaan akses ilegal serta penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kepolisian menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Kendati demikian, seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di tengah perkembangan kasus tersebut, beredar pula daftar sejumlah tokoh yang disebut menjadi sasaran penyadapan. Nama Megawati termasuk dalam daftar yang ramai dibicarakan melalui media sosial, bersama sejumlah pejabat dan tokoh nasional lainnya. Namun, kepolisian telah menegaskan bahwa daftar yang beredar tersebut bukan merupakan rilis resmi dari penyidik. Dengan demikian, pengakuan Megawati mengenai pengalaman penyadapan pada masa lalu belum dapat dipastikan memiliki hubungan langsung dengan perkara yang kini sedang ditangani Bareskrim. Penelusuran lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan pihak yang menjadi korban, waktu kejadian, serta pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti hukum.

Selain menyinggung penyadapan, Megawati meminta para kader PDI Perjuangan memiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Ia menilai keberanian, keteguhan, dan kesabaran merupakan sikap penting yang harus dimiliki seseorang ketika menghadapi persoalan politik maupun hukum. Megawati juga mengingatkan agar kader tidak hanya mengandalkan dirinya untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai persoalan yang berkembang. Dalam kesempatan tersebut, ia mengangkat semboyan Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaranlah yang akan menang. Pesan itu disampaikan sebagai pengingat bahwa setiap pernyataan dan tindakan politik perlu dilandasi tanggung jawab serta keyakinan terhadap prinsip kebenaran.

Pernyataan Megawati mengenai pengalaman penyadapan dan pandangannya terhadap Listyo Sigit menambah perhatian publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Kasus tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan penggunaan kewenangan aparat negara. Pengungkapan fakta melalui penyidikan menjadi penting agar tuduhan yang berkembang tidak berubah menjadi kesimpulan tanpa dasar hukum. Sementara itu, pengakuan Megawati tetap menjadi bagian dari keterangan pribadi yang memerlukan pembuktian apabila hendak dikaitkan dengan perkara yang sedang diselidiki. Publik kini menunggu kelanjutan proses hukum serta penjelasan resmi mengenai cakupan penyadapan dan pihak-pihak yang benar-benar terlibat.