KPK Tahan Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, Minta Maaf kepada Warga dan Mohon Doa

Jakarta, 22 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena, setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait proyek di lingkungan pemerintah kabupaten. Sirajudin sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan pada Senin, 21 September 2026, bersama sejumlah pihak lainnya. Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sirajudin terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. KPK menetapkan penahanan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sebelum dibawa menuju rumah tahanan, Sirajudin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Ia juga meminta masyarakat mendoakan dirinya selama menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan singkat tersebut disampaikan setelah KPK mengumumkan status hukumnya sebagai tersangka. Sirajudin tidak memberikan penjelasan panjang mengenai materi perkara yang menjeratnya. Proses penyidikan selanjutnya berada di tangan KPK untuk mendalami dugaan penerimaan uang dan keterkaitannya dengan sejumlah proyek pemerintah daerah.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di beberapa wilayah pada 21 September. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, dengan lima orang ditangkap di Jakarta termasuk Sirajudin, delapan orang di Sulawesi Utara, dan seorang lainnya di Gorontalo. KPK kemudian melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan. Setelah ekspose perkara, Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak-pihak lain yang ikut diamankan tidak seluruhnya berstatus tersangka. Penetapan tersebut didasarkan pada bukti awal yang diperoleh penyidik dalam rangkaian operasi dan pemeriksaan.

KPK menyebut perkara yang sedang disidik berkaitan antara lain dengan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penyidik menduga terdapat permintaan sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek dan pengadaan barang maupun jasa di lingkungan pemerintah daerah. Dalam pengembangan perkara, KPK menduga Sirajudin menetapkan besaran fee sekitar 10 persen dari proyek tertentu serta memiliki peran dalam menentukan pihak yang memperoleh pekerjaan. Dugaan tersebut merupakan konstruksi perkara versi penyidik dan masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Sirajudin tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan berlaku asas praduga tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara. Keterangan terbaru menyebut total uang yang disita mencapai sekitar Rp200 juta dan ditemukan dari beberapa lokasi penindakan. Sebelumnya, KPK hanya mengungkap bahwa barang bukti berupa uang rupiah yang diamankan mencapai ratusan juta tanpa memerinci jumlahnya. Uang tersebut ditemukan dari rangkaian penindakan di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Penyidik selanjutnya akan menelusuri asal-usul serta tujuan pemberian uang untuk menentukan keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik.

Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga mendalami penerimaan lain yang diduga diterima Sirajudin dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan konstruksi awal penyidik, terdapat dugaan penerimaan gratifikasi selama periode 2023 hingga 2026 dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp11,14 miliar. Angka tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan dan dapat berkembang seiring pemeriksaan saksi serta penelusuran transaksi keuangan. Penyidik akan mencocokkan keterangan para pihak dengan dokumen, aliran dana, dan barang bukti yang telah dikumpulkan. Pendalaman diperlukan untuk menentukan keseluruhan peristiwa serta pihak lain yang mungkin memiliki keterkaitan dengan perkara.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan menunggu keterangan resmi KPK terkait operasi tersebut. Aparat pengawasan internal pemerintah daerah juga menekankan pentingnya tidak mengambil kesimpulan sebelum proses hukum memberikan kejelasan mengenai konstruksi perkara. Dengan penahanan Sirajudin, penyidikan kini memasuki tahap pendalaman terhadap dugaan pemerasan, penerimaan uang, serta proses pengadaan proyek yang menjadi perhatian KPK. Pemeriksaan saksi dan penelusuran barang bukti diperkirakan menjadi bagian penting dari tahapan berikutnya. Sementara itu, permintaan maaf Sirajudin kepada masyarakat menjadi pernyataan pertamanya setelah statusnya diumumkan sebagai tersangka dan dirinya resmi ditahan KPK.