BPS Buka Jalur Sanggahan bagi Warga yang Merasa Data Desil Tak Sesuai

Jakarta, 31 Agustus 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan sanggahan apabila data desil kesejahteraan yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sekretaris Utama BPS Zulkipli mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas Cek Bansos yang disediakan Kementerian Sosial untuk menyampaikan keberatan sekaligus memberikan informasi terbaru mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga. Warga dapat mengisi sejumlah pertanyaan yang tersedia dalam fasilitas tersebut sebagai bagian dari proses pengajuan pembaruan data. Data yang masuk kemudian akan diverifikasi sebelum BPS melakukan penghitungan dan pemutakhiran desil. Langkah tersebut disiapkan agar masyarakat memiliki ruang untuk memperbaiki informasi yang dinilai sudah tidak menggambarkan keadaan mereka saat ini.

Zulkipli menjelaskan masyarakat tidak perlu menerima begitu saja apabila posisi desil yang tercantum dalam data dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi keluarga. Warga dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui fasilitas Cek Bansos untuk mengetahui posisi data yang tercatat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat dapat mengisi bagian sanggahan atau pertanyaan yang tersedia dengan memberikan informasi berdasarkan keadaan sebenarnya. Pengajuan tersebut nantinya menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi terhadap data yang bersangkutan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu menunggu sampai pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh untuk menyampaikan adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga.

BPS menjelaskan proses sanggahan bukan mekanisme bagi masyarakat untuk memilih sendiri angka desil yang diinginkan. Warga tidak dapat secara langsung mengganti, misalnya, desil 8 menjadi desil 3 hanya dengan melakukan pengajuan. Informasi yang disampaikan melalui kanal sanggahan akan diperiksa terlebih dahulu dan kemudian diproses berdasarkan metode penghitungan kesejahteraan yang digunakan BPS. Hasil akhirnya tetap bergantung pada keseluruhan kondisi sosial ekonomi keluarga setelah data diperbarui dan diverifikasi. Karena itu, masyarakat diharapkan mengisi informasi dengan benar dan sesuai keadaan agar hasil pemutakhiran dapat menggambarkan kondisi keluarga secara lebih akurat.

Menurut Zulkipli, data yang disampaikan masyarakat membutuhkan waktu untuk melalui proses verifikasi. BPS menyebut proses tersebut dapat berlangsung dalam kurun waktu sekitar tiga bulan sebelum pembaruan desil diterbitkan. Setelah proses verifikasi selesai, BPS akan melakukan pemutakhiran dan menerbitkan desil baru secara berkala. Artinya, perubahan tidak akan langsung terlihat pada sistem sesaat setelah warga mengirimkan sanggahan. Masyarakat perlu menunggu sampai proses pemeriksaan dan pengolahan data selesai sebelum mengetahui apakah posisi desil mereka mengalami perubahan.

Mekanisme tersebut menjadi penting di tengah banyaknya keluhan masyarakat mengenai perubahan posisi desil dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah warga melaporkan adanya perbedaan antara kondisi ekonomi yang mereka rasakan dengan posisi desil yang tercatat dalam sistem. Ada masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tergolong rendah tetapi justru masuk dalam kelompok desil tinggi. Sebaliknya, ada pula warga yang tercatat dalam desil rendah meskipun merasa kondisi ekonominya sudah lebih baik. Perbedaan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai metode pendataan dan variabel yang digunakan pemerintah untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

Penentuan desil sendiri tidak hanya didasarkan pada pendapatan seseorang atau jumlah uang yang diterima setiap bulan. BPS menggunakan berbagai variabel sosial ekonomi untuk menyusun peringkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, karakteristik rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, serta sejumlah indikator lainnya dapat menjadi bagian dari penilaian. Karena menggunakan banyak indikator, perubahan pada satu kondisi belum tentu secara otomatis membuat posisi desil seseorang berubah. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa warga yang merasa tidak sesuai perlu menyampaikan pembaruan informasi secara lengkap agar seluruh kondisi keluarga dapat dipertimbangkan dalam proses penghitungan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan fungsi desil dalam berbagai program pemerintah. Data kesejahteraan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran berbagai kebijakan perlindungan sosial dan bantuan pemerintah. Ketika posisi desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan berpotensi tidak masuk dalam kelompok sasaran. Sebaliknya, masyarakat yang kondisi ekonominya sudah meningkat juga dapat tetap tercatat sebagai kelompok yang membutuhkan apabila data belum diperbarui. Karena itu, akurasi dan pembaruan data menjadi penting agar program pemerintah dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar sesuai dengan kriteria.

BPS menekankan bahwa masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor kelurahan untuk mengajukan sanggahan. Pengajuan dapat dilakukan melalui fasilitas yang telah disediakan secara digital sehingga warga dapat menyampaikan informasi dari tempat masing-masing. Namun, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan fasilitas tersebut, kantor kelurahan dapat membantu proses pengisian. Petugas di tingkat kelurahan dapat memberikan pendampingan kepada warga yang membutuhkan bantuan dalam memahami formulir atau pertanyaan yang harus diisi. Dengan demikian, keterbatasan kemampuan menggunakan layanan digital diharapkan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperbarui data kesejahteraannya.

Keterlibatan kelurahan juga penting karena pemerintah daerah berada lebih dekat dengan kondisi masyarakat di lapangan. Petugas dapat membantu warga memahami prosedur pengajuan sekaligus memastikan informasi yang disampaikan dapat diproses melalui jalur yang tersedia. Dalam beberapa daerah, kanal pengaduan dan sanggahan juga dapat melibatkan Dinas Sosial maupun agen perlindungan sosial. Masyarakat memiliki lebih dari satu jalur untuk menyampaikan kondisi apabila data yang tercatat dinilai tidak sesuai. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memperluas akses pemutakhiran sehingga tidak hanya masyarakat yang memahami teknologi yang dapat mengajukan koreksi.

BPS juga mengingatkan bahwa sanggahan tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang merasa berada pada desil terlalu tinggi. Warga yang tercatat pada desil rendah tetapi merasa posisi tersebut tidak sesuai juga dapat mengajukan pembaruan data. Prinsipnya, setiap masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara informasi dalam sistem dan kondisi nyata dapat menyampaikan keberatan. Hal tersebut penting agar data tidak hanya diperbaiki ketika masyarakat merasa dirugikan karena kehilangan akses terhadap program tertentu. Pembaruan juga diperlukan untuk menjaga agar data kesejahteraan secara keseluruhan tetap menggambarkan kondisi masyarakat dengan lebih baik.

Dalam proses pengajuan, masyarakat perlu memastikan informasi yang diberikan benar-benar menggambarkan keadaan keluarga pada saat ini. Perubahan pekerjaan, pendapatan, kondisi rumah, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, maupun kondisi sosial ekonomi lainnya perlu disampaikan apabila memang mengalami perubahan. Informasi yang lengkap akan membantu proses verifikasi karena petugas memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan rumah tangga. Masyarakat juga sebaiknya tidak mengisi data berdasarkan perkiraan yang dibuat untuk mengejar desil tertentu. Pengajuan sanggahan seharusnya digunakan untuk memperbaiki data, bukan untuk meminta pemerintah memberikan posisi desil sesuai keinginan pemohon.

Proses verifikasi menjadi tahap penting setelah masyarakat mengirimkan sanggahan. Pemerintah perlu mencocokkan informasi yang diberikan dengan berbagai sumber data yang tersedia agar perubahan yang diajukan dapat dipastikan kebenarannya. Pemadanan tersebut diperlukan karena data kesejahteraan tidak berdiri sendiri dan dapat berkaitan dengan informasi kependudukan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya. Setelah proses pemeriksaan dilakukan, BPS akan menggunakan hasil verifikasi sebagai bagian dari penghitungan ulang tingkat kesejahteraan. Karena itu, hasil pengajuan dapat berbeda-beda pada setiap keluarga sesuai dengan kondisi dan data yang berhasil diverifikasi.

Pembaruan secara berkala juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas DTSEN. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah dalam waktu relatif cepat akibat kehilangan pekerjaan, perubahan usaha, kenaikan atau penurunan pendapatan, maupun perubahan jumlah anggota keluarga. Jika data hanya mengandalkan kondisi pada saat pendataan awal, informasi tersebut berpotensi tidak lagi sesuai setelah beberapa waktu. Pemutakhiran berkala diperlukan agar perubahan tersebut dapat tercermin dalam data pemerintah. BPS menyatakan desil baru akan diterbitkan secara berkala setelah proses verifikasi dan pengolahan data dilakukan.

Polemik mengenai desil sebelumnya juga menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan akses yang mudah untuk mengetahui alasan di balik posisi kesejahteraan yang tercatat. Ketika warga hanya melihat angka desil tanpa memahami bagaimana data tersebut terbentuk, perubahan posisi dapat menimbulkan kebingungan. Penjelasan mengenai mekanisme sanggahan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memastikan informasi yang digunakan pemerintah tetap sesuai. Pemerintah juga perlu terus memperbaiki komunikasi mengenai variabel yang digunakan agar masyarakat memahami bahwa desil bukan hanya hasil penghitungan berdasarkan pendapatan bulanan. Pemahaman tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman ketika posisi desil seseorang berbeda dari perkiraan pribadi.

BPS saat ini terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jalur yang tersedia apabila menemukan ketidaksesuaian data. Warga dapat memeriksa informasi melalui fasilitas Cek Bansos dan menyampaikan kondisi terbaru melalui bagian sanggahan yang tersedia. Bagi mereka yang kesulitan melakukan pengisian secara mandiri, bantuan dapat diperoleh melalui kantor kelurahan atau kanal pelayanan terkait. Setelah pengajuan masuk, masyarakat perlu memberikan waktu kepada petugas untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan data. Hasil pemutakhiran nantinya akan tercermin dalam penerbitan desil secara berkala setelah seluruh tahapan selesai.

Dengan adanya mekanisme sanggahan tersebut, pemerintah berharap kualitas data desil dapat terus diperbaiki berdasarkan kondisi nyata masyarakat. BPS menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keberatan apabila informasi dalam DTSEN tidak sesuai dengan keadaan sosial ekonomi mereka. Namun, pengajuan sanggahan bukan berarti desil akan otomatis berubah karena setiap informasi tetap harus melalui proses verifikasi dan penghitungan ulang. BPS akan melakukan pemutakhiran secara berkala, sementara pemerintah daerah dapat membantu warga yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembaruan data. Mekanisme tersebut diharapkan dapat membuat data kesejahteraan semakin akurat sehingga berbagai kebijakan dan program pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.